Pemkab Kampar Ikuti Rapat Daring Arahan Presiden Dan Mendagri Terkait Perkembangan Situasi Nasional. 

Bangkinang Kota – Pemerintah Kabupaten Kampar melalui jajaran terkait mengikuti rapat koordinasi secara daring yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kamis (2/9/2025) di Balai Bupati Kampar di Bangkinang Kota. 

Rapat ini membahas dinamika situasi sosial, politik, keamanan, dan ekonomi nasional yang belakangan berkembang di berbagai daerah di Indonesia.

Rapat daring ini dilaksanakan secara serentak dan diikuti seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa TNI-Polri tidak boleh ragu dalam menindak tegas setiap pelanggaran hukum, terutama aksi anarkis yang merusak fasilitas publik, kantor pemerintahan, maupun simbol negara.

Presiden juga meminta agar aparat penegak hukum bertindak cepat, transparan, dan adil dalam memproses setiap pelanggaran hukum sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Selain itu, Presiden menekankan pentingnya stabilitas nasional sebagai kunci utama kebangkitan ekonomi. “Stabilitas nasional adalah fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan ekonomi,” tegas Presiden.

Dalam rapat koordinasi melalui Zoom Meeting bersama kepala daerah, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan beberapa arahan penting, di antaranya:

1. Kepala daerah diminta segera melaksanakan rapat Forkopimda untuk mengendalikan situasi keamanan.

2. Kepala daerah harus turun langsung bersilaturahmi dan duduk bersama tokoh masyarakat, agama, serta unsur berpengaruh lainnya.

3. Melaksanakan doa bersama lintas masyarakat dan pemerintah untuk kedamaian.

4. Menggencarkan program pro rakyat seperti operasi pasar murah dan penyaluran bantuan sosial.

5. Menunda kegiatan seremonial yang berpotensi menimbulkan kesan pemborosan.

6. Menghindari flexing atau pamer kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarga.

7. Menunda sementara perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah.

8. Semua kepala daerah wajib berada di wilayah masing-masing untuk memastikan situasi tetap terkendali.

 

Dalam rapat juga dipaparkan analisis terkait rangkaian aksi unjuk rasa yang terjadi sejak 25 Agustus 2025. Aksi awal berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta dengan tuntutan transparansi gaji anggota DPR, pembubaran DPR RI, penolakan RKUHP, hingga desakan pengusutan kasus HAM dan korupsi.

 

Aksi kemudian meluas ke berbagai daerah dengan keterlibatan mahasiswa, buruh, hingga elemen masyarakat lainnya. Sejumlah kerusuhan terjadi di Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, Solo, Yogyakarta, Semarang, Kediri, Tegal, NTB, dan beberapa wilayah lain. Sejumlah gedung DPRD, kantor pemerintahan, serta fasilitas publik mengalami perusakan dan pembakaran.

Pemerintah menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tetap dihormati, tetapi tindakan anarkis yang merusak fasilitas negara merupakan pelanggaran hukum dan akan ditindak tegas.

Selain isu politik dan keamanan, pemerintah juga melaporkan perkembangan ekonomi nasional, khususnya inflasi. Pada Agustus 2025, inflasi tercatat mengalami deflasi -0,08 % secara bulanan. Namun, secara tahunan masih terjadi kenaikan 2,31 %, sementara inflasi kalender mencapai 1,60 %.

Kelompok pengeluaran yang paling berpengaruh terhadap inflasi adalah makanan, minuman, dan tembakau, sementara transportasi dan komunikasi mengalami penurunan harga.

Menanggapi arahan tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar S.Sos, MT menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar bersama Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan berbagai organisasi menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat.

Dengan adanya sinergi antara pusat dan daerah, Pemkab Kampar optimis mampu menjaga stabilitas daerah sekaligus mendukung terciptanya suasana kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (DISKOMINFOKAMPAR/WEF)