Menjadi Indikator Strategis, Pemkab Kampar Komit Terhadap Tingkatan Indeks Kualitas Kinerja. 

Bangkinang Kota – Bupati Kampar Ahmad Yuzar S,Sos MT yang diwakili Asisten III Setda Kampar Ir Azwan M,Si memimpin Rapat Pembahasan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemerintah Kabupaten Kampar yang digelar di Ruang Rapat Ruang Rapat Asisten III Setda Kampar, Kamis (3/7/2025). 

Rapat ini menjadi bagian penting dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan perumusan kebijakan yang berbasis data dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Asisten III Setda Kampar Azwan menegaskan pentingnya penguatan proses kebijakan publik yang inklusif, responsif, serta dapat diukur secara objektif melalui Indeks Kualitas Kebijakan. “IKK ini menjadi indikator strategis dalam mengukur sejauh mana kebijakan yang dirumuskan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta memiliki dampak nyata terhadap pembangunan daerah,” ujar Asisten 3.

Rapat dihadiri oleh Kadis BPBD Drs Agustar M,Si, Perwakilan OPD terkait, serta perwakilan dari instansi vertikal dan akademisi yang turut berkontribusi dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kabag Ortal M Fadli Mukhtar menjelaskan IKK menjadi bagian reformasi birokrasi  yang merupakan perwujudan asta cita ke-7 visi misi presiden, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

Kabag Ortal juga memaparkan pengukuran IKK serta indikator-indikator yang menjadi tolok ukur dalam penilaian, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Pemkab Kampar juga berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam sistem perumusan kebijakan agar lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan pembangunan.

Asisten III Setda Kampar Azwan juga menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk bersinergi dan aktif menginput data kebijakan melalui sistem yang telah ditentukan serta melibatkan partisipasi publik dalam setiap tahapan proses kebijakan.

“Kita ingin setiap kebijakan yang dihasilkan Pemkab Kampar tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi mampu menjawab persoalan masyarakat secara nyata. Mari kita tingkatkan integritas dan profesionalisme dalam membangun Kampar yang lebih baik,” tutup Azwan.

Melalui rapat ini, diharapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar ke depan akan semakin berkualitas, terukur, dan berorientasi pada hasil, sesuai dengan prinsip good governance. (DiskominfoKampar/RyD)