Bupati Kampar Ikuti Rakor Klarifikasi dan Pembahasan Sekolah Rakyat

Bangkinang : Bupati Kampar yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar Hambali, SE, M, BA, MH mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Klarifikasi pembahasan Sekolah Rakyat yang ditaja Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu Sekda didampingi Asisten Bidang Ekonomi dan pembangunan Setda Kampar, Kepala Dinas Sosial Kampar Zamzami Hasan.

Kegiatan itu digelar melalui Zoom Meeting yang dipimpin langsung oleh Robben Rico Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia  dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud diruang zoom meeting ruang Asisten Bidang Ekonomi dan pembangunan Setda Kampar. (23/6)

Dalam keterangannya usai mengikuti Rakor Klarifikasi dan Pembahasan Sekolah Rakyat (SR), Hambali menjelaskan bahwa untuk Provinsi Riau mendapatkan 2.801 atau 0,33 persen dari total 227. 325 unit Sekolah Rakyat yang tersebar di 11 Kabupaten/kota se-provinsi Riau.

“Pemerintah Kabupaten Kampar mendukung penuh setiap program Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kampar”ujarnya 

Hambali juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar siap mendukung penuh implementasi Sekolah Rakyat di daerah, baik dari sisi fasilitasi, pendataan, hingga kolaborasi lintas sektor untuk memastikan program ini berjalan optimal dan tepat sasaran. "Kami berharap dengan adanya Sekolah Rakyat, semakin banyak anak-anak Kampar yang dapat menikmati pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa terkendala biaya," tutupnya.

Hambali menegaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat ini sejalan dengan visi Kabupaten Kampar untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. "Program Sekolah Rakyat sangat membantu dalam menjangkau anak-anak yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu, daerah terpencil, maupun kelompok marginal," ujar Hambali.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan pendidikan formal.

Restuardy Daud juga menjelaskan bahwa forum ini penting untuk memastikan keselarasan program di tingkat pusat dan daerah, serta memperjelas peran masing-masing pihak dalam implementasi di lapangan. "Melalui rakor ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh pihak, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, memiliki pemahaman yang sama tentang konsep, sasaran, dan mekanisme pelaksanaan Sekolah Rakyat," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa ini merupakan perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dimana masalah pendidikan di lokasi terpencil atau daerah sulit harus ada dan memadai, dirinya mengutip pernyataan Presiden agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak bersekolah karena tidak terjangkaunya sekolah.

Restuardy menambahkan, program Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga menjadi solusi alternatif bagi anak-anak yang berada dalam kondisi khusus, seperti anak dari keluarga tidak mampu, anak yang tinggal di daerah terpencil, serta anak yang terdampak masalah sosial.

"Kami berharap program ini mampu menjangkau anak-anak bangsa yang selama ini tertinggal dalam mendapatkan hak pendidikannya. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, saya yakin Sekolah Rakyat dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," tegasnya.(Diskominfo Kampar /WEF)