06 Juni 2025

Wakil Bupati Kampar Dr. Misharti Pimpin Rapat Pleno ke-1 TPAKD Kabupaten Kampar Tahun 2025.


1055 views

Bangkinang Kota – Bupati Kampar yang diwakili oleh Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag, M.Si memimpin secara langsung Rapat Pleno Ke-1 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kampar Tahun 2025, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Kampar pada Senin (02/06/2025). Turut mendampingi, Asisten II Setda Kampar Suhermi, ST dan Plt Kabag Ekonomi Purwoko. 

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bidang PPA2 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau Ade Wahyu Susanto, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Riau Elvira Azwan, perwakilan perbankan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Kampar, serta jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Kampar menyampaikan bahwa rapat pleno ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas capaian program kerja TPAKD tahun 2024 serta mengidentifikasi berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi. Selain itu, rapat ini juga membahas dan menetapkan rencana program kerja TPAKD untuk tahun 2025 yang mencakup program prioritas, kerangka waktu pelaksanaan, target, dan penanggung jawab (Person in Charge).

“Rapat pleno ini juga menjadi wadah untuk menetapkan rekomendasi kebijakan yang relevan guna mendukung percepatan akses keuangan daerah, serta usulan program dan kebijakan tambahan lainnya yang dapat mempercepat inklusi keuangan di Kabupaten Kampar,” ujar Wakil Bupati Kampar.

Wakil Bupati juga menyampaikan Melalui pelaksanaan rapat pleno ini, diharapkan program-program TPAKD dapat lebih terarah, terukur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Kabupaten Kampar.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Wakil Bupati Kampar juga menyerahkan secara simbolis dana KUR kepada debitur dari perbankan penyalur KUR di Kabupaten Kampar. Penyerahan ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. (Diskominfo Kampar/RF)

Artikel Terkait