Zoom Meeting Terkait NPHD dengan Mendagri, Sekda Kampar : Alhamdulilah Kampar Sudah Lakukan Penandatangan MoU dengan KPU dan Bawaslu Kampar. 

Bangkinang Kota - Sekretaris Dearah Kampar Hambali SE MH ikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Persiapan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak Tahun 2024 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Riau yang digelar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (KPU Riau, Jumat (17/11/2023) bertempat di Ruang Vidcon Lt.2 Kantor Bupati Kampar.

Hadir dalam kegiatan tersebut adalah Sekda Kampar Bpk. Hambali, S.E., M.H. Kapolres Kampar diwakili oleh Kanit I Politik Satintelkam Polres Aipda Rahmad Hidayat, Komisioner Bawaslu Kab. Kampar Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Miki AB, S.H., M.H. Komisioner KPU Kab. Kampar Muhibbuddin Akhmad, S.Ud., M.Ag. Kepala Bappeda Kab. Kampar diwakili oleh Kabid Andika, Kepala Inspektorat Kab. Kampar diwakili oleh Sekretaris Inspektorat Kab. Kampar Diki, Kaban Kesbangpol diwakili oleh Kabid Awalludin. 

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menyampaikan untuk setiap daerah fapat memastikan alokasi anggaran pemilihan kepala daerah dibebankan pada APBD TA 2023 dan APBD TA 2024 dalam bentuk belanja hibah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) badan kesatuan bangsa dan politik (Kasbangpol) Provinsi.

"Bagi kabupaten/kota yang menginginkan penandatanganan NPHD dalam waktu dekat harus melihat ketersediaan anggaran pada pemerintah daerah karena sesuai ketentuan di permendagri 41 tahun 2020 bahwa anggaran  dicairkan 40% tahap pertama (maksimal 14 hari setelah penandatangan NPHD) dan 60% dari besaran total dana yang telah disepakati bersama" ujar Tito.

Tito menegaskan untuk segera sepakati dan dirumuskan betul, jangan terburu-buru hanya mengejar akhir masa jabatan kepala daerah, lebih dari itu harus mencermati betul setiap item dalam draf NPHD apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada. 

Sementara itu Sekretaris Daerah Kampar Hambali menyampaikan  pengarahan terkait persiapan penanda tanganan NPHD. Ilham berharap jadwal penandatanganan NPHD sesuai jadwal yang ditentukan, serta rakor kali ini menghadirkan divisi hukum dengan harapan dapat membantu merumuskan draf NPHD yang akan di tandatangani antara kepala daerah dengan KPU. 

Hambali juga menambahkan untuk Kabupaten Kampar telah melakukan penandatanganan NPHD yang dilakukan tanggal 14 November lalu.

"Alhamdulillah Kabupaten Kampar telah melakukan penanda tanganan nota pemberian hibah daerah kepada KPU dan Bawaslu Kampar,  besar harapan kami selaku Pemerintahan Daerah Kampar kepada kedua lembaga tersebut dapat mengotimalkan penggunaan dana ini demi terselenggaranya semua tahapan pelaksanaan pilkada nantinnya” tutupnya. (DiskominfoKampar/RyD)