Jawaban Pandangan Fraksi DPRD, Pemkab Kampar Prioritaskan Pelayanan Dasar dan Efisiensi APBD 2027

BANGKINANG KOTA– Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dengan mengutamakan program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, di Ruang Paripurna DPRD Kampar, Senin (26/10/2026).

Paripurna ini dipimpin Langsung oleh Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi SH.i dan didampingi oleh para Pimpinan DPRD Kampar dan dihadiri oleh anggota DPRD Kampar. 

Ahmad Taridi menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kampar atas penyampaian Ranperda ini dan telah sampai pada pandangan Fraksi-fraksi DPRD Kampar, semoga pandangan Fraksi-fraksi ini dapat menjadi pertimbangan oleh Pemerintah dalam mewujudkan Perda yang memberikan manfaat bagi masyarakat " Kata Ahmad Taridi 

Dalam jawaban pemerintah tersebut, Pemkab Kampar menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas saran, masukan, pertanyaan, dan pandangan yang disampaikan. Seluruh masukan tersebut dinilai penting untuk menyempurnakan rancangan APBD agar lebih terarah, realistis, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah juga mengakui tantangan keterbatasan fiskal, termasuk penurunan Dana Bagi Hasil (DBH). Karena itu, pengelolaan anggaran akan dilakukan secara cermat melalui efisiensi belanja, penetapan skala prioritas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Sejumlah prioritas pembangunan yang menjadi perhatian meliputi peningkatan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, pencegahan stunting, pemerataan infrastruktur, fasilitasi pesantren, penguatan pengawasan keuangan desa, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Program pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Terkait optimalisasi PAD, pemerintah menyampaikan bahwa target sebesar Rp572,787 miliar dalam usulan RAPBD 2027 perlu didukung perhitungan potensi riil, penguatan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi aset, peningkatan kinerja BUMD, serta digitalisasi pemungutan dan pemutakhiran data pendapatan.

Pemkab Kampar juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, dan pemerataan pembangunan.

Seluruh pandangan dan masukan dari delapan fraksi DPRD, yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PKB, PPP, dan PDI Perjuangan, akan menjadi perhatian dalam penyempurnaan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Pemerintah juga membuka ruang pembahasan lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD untuk memperjelas berbagai hal yang masih memerlukan pendalaman.

Melalui pembahasan yang transparan, tepat waktu, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kampar berharap APBD 2027 dapat menjadi instrumen pembangunan yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Kampar. (ProDokpim – Pdy)