Bupati Kampar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2026, di Rangkaikan Pembahasan Guru PPPK dan Program 3 Juta Rumah

Bangkinang Kota – Pemerintah Kabupaten Kampar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan isu strategis terkait Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Senin (26/10/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut diikuti langsung oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., MT., bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar dari Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar.

Rakor ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi. Pembahasan difokuskan pada pemantauan perkembangan harga kebutuhan pokok, identifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat.

Selain pengendalian inflasi, rakor juga membahas isu strategis terkait guru PPPK serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional di bidang perumahan. Pembahasan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menindaklanjuti kebijakan serta program pembangunan nasional.

Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dalam menindaklanjuti berbagai kebijakan nasional, khususnya dalam pengendalian inflasi, penyelenggaraan pemerintahan, serta pelaksanaan program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama dan langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam memantau perkembangan harga bahan pokok, menjaga ketersediaan pasokan, serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.

Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar berharap upaya pengendalian inflasi dapat berjalan lebih optimal, sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat terkait tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kampar. (Diskominfo Kampar)