Stabilkan Komoditas Pangan Saat Nataru serta Dukung Program 3 Juta Rumah, Pemkab Kampar Ikuti Rakor Bersama Kemendagri RI.

Bangkinang Kota - Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos, MT yang diwakili oleh Asisten II Drs. Muhammad, M.SI mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 melalui Zoom Meeting, yang dirangkaikan dengan Evaluasi dukungan Pemerintah Daerah Dalam Program 3 Juta Rumah, yang digelar di Ruang Media Center Kantor Bupati Kampar, Senin (29/12/2025).

Zoom meeting tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Kemendagri RI Akhmad Wiyagus bersama Deputi Bappenas, BPS Pusat, Badan Pangan Nasional, Bulog dan diikuti oleh Gubernur, Bupati/Walikota.

Rapat koordinasi ini membahas berbagai strategi pengendalian inflasi di tingkat nasional maupun Daerah, termasuk upaya menjaga stabilitas harga komoditas pangan, penguatan sinergi antarperangkat Daerah, serta langkah-langkah antisipatif menghadapi potensi kenaikan harga di tahun berjalan.  

Wakil Menteri Kemendagri RI Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya peran aktif Pemerintah Daerah dalam menjaga daya beli masyarakat melalui program-program pengendalian yang terukur dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Kemendagri RI juga apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah bersinergi dan berkolaborasi Daerah nya tentang Inflasi yang tetap stabil.

Tindak lanjut tersebut, Asisten II Drs.Muhammad menyebutkan pemerintah Kabupaten Kampar siap untuk menjaga stabilitas harga Nataru.

“Bersama Tim TPID Kabupaten Kampar tentunya komitmen untuk terus melakukan pemantauan harga di pasar, memastikan ketersediaan stok bahan pangan, serta meningkatkan sinergi dengan instansi terkait agar perayaan Nataru 2026 berjalan lancar tanpa adanya lonjakan inflasi yang signifikan.”ungkapnya.”

Selain itu, pembahasan mengenai Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah juga menjadi fokus utama, Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Kampar selalu mempercepat fasilitasi Pembangunan Perumahan Rakyat dan Memperkuat Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan terkait. Serta memastikan ketersediaan Hunian layak bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dari data KemenPKP RI, Kabupaten Kampar masuk 10 besar Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebanyak 602 Jumlah Unit, serta 10 besar Pembebasan Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) sebanyak 2.870 Jumlah Fungsi Hunian.”ungkapnya.”

Pemerintah Kabupaten Kampar komitmen dan mendukung Penuh program 3 juta rumah dari Pemerintah Pusat dan berharap sinergi antara pemerintah pusat dan Daerah semakin optimal, sehingga berbagai program strategis Nasional dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kabupaten Kampar.”tutupnya.”
(DiskominfoKampar/IsN).