Sosialisasi SPIP dan Manajemen Risiko Tahun 2025, Hambali : Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Transparan, akuntabel melalui Penguatan Sistem Pengendalian Internal 

Bangkinang Kota, - Mewakili Bupati Kampar Ahmad Yuzar S.Sos, MT, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar, Hambali, SE., MBA., MH, menghadiri sekaligus membuka acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, bertempat di Balai Bupati Kampar, Selasa, 30/09

Sosialisasi ini membahas penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta manajemen risiko pemerintan daerah tahun 2025. Tujuannya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Acara tersebut turut dihadiri ole Rohmad Basuki, Ak., M.M, selaku Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan
BPKP Provinsi Riau. Dalam paparannya, la menekankan pentingnya pemahaman yang menyeluruh mengenai penerapan SPIP dan manajemen risiko agar pemerintah daerah mampu mencegah potensi penyimpangan serta meningkatkan kinerja pembangunan daerah.

Sekda Kampar, Hambali, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPKP Riau yang terus mendampingi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola.
"Kami menyadari bahwa penerapan SPIP dan manajemen risiko bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan untuk memastikan pembangunan di Kabupaten Kampar berjalan efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Kemudian, Hambali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk terus berkolaborasi dengan BPKP dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar semakin memahami seberapa pentingnya SPIP dan manajemen risiko, sehingga mampu meningkatkan nilai maturitas dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2025. (Diskominfo Kampar/Fahri-UIN 25)