03 Oktober 2025

Sekda Kampar Hambali Buka Sosialisasi BPKP Terkait Penilaian Maturitas SPIP dan Manajemen Risiko Tahun 2025


300 views

Bangkinang Kota – mewakili Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos, MT, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar, Hambali, SE., MBA., MH, membuka acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, bertempat di Balai Bupati Kampar, Selasa (30/9).

Kegiatan ini membahas penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta manajemen risiko pemerintah daerah tahun 2025. Tujuannya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Rohmad Basuki, Ak., M.M, selaku Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya pemahaman yang menyeluruh mengenai penerapan SPIP dan manajemen risiko agar pemerintah daerah mampu mencegah potensi penyimpangan serta meningkatkan kinerja pembangunan daerah.

Sekda Kampar, Hambali, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPKP Riau yang terus mendampingi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola.

“Kami menyadari bahwa penerapan SPIP dan manajemen risiko bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan untuk memastikan pembangunan di Kabupaten Kampar berjalan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hambali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk terus berkolaborasi dengan BPKP dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar semakin memahami pentingnya SPIP dan manajemen risiko, sehingga mampu meningkatkan nilai maturitas dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2025.(Diskominfo Kampar/RHD)

Artikel Terkait