Rakor Inflasi dengan Kemendagri, Dukung PSN, Pemkab Kampar Komitmen dalam Menstabilkan Ketenagakerjaan Ketersedian dan Harga Kebutuhan Pokok. 

Bangkinang Kota – Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos, MT yang diwakili Asisten 2 Sekda Kampar Suhermi ST mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Koordinasi Pembahasan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim serta Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, Rakor ini di gelar di Ruang Zoomeeting Kantor Asisten II Setda Kampar, Senin (8/9/2025). Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama jajaran kementerian terkait dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan inflasi, mengingat kondisi harga kebutuhan pokok sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, inflasi (y-on-y) 2,31% dan (m-to-m) -0,08%. Selain itu, program pengentasan kemiskinan ekstrim juga menjadi perhatian serius agar target penurunan angka kemiskinan dapat tercapai sesuai arahan Presiden.

“Pemerintah daerah harus hadir secara nyata dalam mendukung stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan program bantuan sosial maupun pemberdayaan tepat sasaran,” ujar Mendagri.

Terkait program nasional 3 juta rumah, pemerintah daerah didorong untuk mendukung penyediaan lahan, kemudahan perizinan, serta fasilitasi berbagai kebijakan daerah agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki hunian layak.

Asisten II Setda Kampar Suhermi ST menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Menurutnya, upaya pengendalian inflasi telah dilakukan melalui langkah strategis seperti operasi pasar, penguatan cadangan pangan, dan koordinasi dengan stakeholder terkait.

“Pemkab Kampar akan terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan, mempercepat penurunan angka kemiskinan, serta mendukung penuh program pemerintah pusat terkait pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini semua demi kesejahteraan masyarakat Kampar,” tegas Asisten II Suhermi. .

Rakor ini diharapkan dapat memperkuat langkah bersama antara pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi, mengentaskan kemiskinan ekstrim, serta mempercepat realisasi program pembangunan perumahan nasional. (DiskominfoKampar/RyD)