Pemkab Kampar Ikuti Rakornas Pengawasan Intern tahun 2024 secara Virtual.

Bangkinang Kota, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Riadel Fitri, SP. M.Si. ikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern tahun 2024 secara daring di Ruangan Zoom Meeting Lantai II Kantor Bupati Kampar. Rabu, 22/5/24.

Rapat tersebut dilaksanakan di Istana Negara yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Jokowi dodo dengan mengambil tema “Mengawal Penuntasan Pembangunan Jangka Menengah Untuk Kesinambungan Pembangunan”. 

Dalam sambutannya Presiden Republik Indonesia menyampaikan Apresiasi terhadap Kinerja dari BPKP yang telah memiliki peran besar mengawal kesinambungan pembangunan agar rakyat Indonesia mendapatkan manfaat yang maksimal.

“Sasaran kinerja BPKP dan Pengawas Internal bukan untuk mencari kesalahan, tapi justru untuk mencegah penyimpangan, sehingga mestinya BPKP dapat memberi arahan,” Ujar Presiden Jokowidodo 

Beliau juga meminta BPKP juga terus berinovasi dalam pemanfaatan tekhnologi, sehingga pembangunan indonesia bisa semakin berkualitas, cepat, dan tepat karena kedepannya negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. 

Selanjutnya Kepala BPKP Republik Indonesia, Yusuf Ateh menyampaikan BPKP bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah, kementerian, Lembaga dan BUMN  dan BUMD telah melaksanakan pengawasan intensif atas penyelenggaraan berbagai program pembangunan kunci, sepanjang tahun 2020 sampai dengan triwulan I tahun 2024 pengawasan BPKP telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara senilai 78, 68 triliun, penghematan belanja Negara senilai 192,93 triliun, serta mampu mengoptimalisasi penerimaan negara senilai 38,75 triliun, total kontribusi keuangan tersebut sebanyak 310,36 triliun. 

Beliau juga menyampaikan BPKP juga mengawal efektifitas pembangunan pada berbagai bidang pembangunan, antara lain bidang kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, transformasi industri, tata kelola tambang dan perkebunan, penguatan UMKM, tata kelola BUMN, BUMD hingga transformasi energi hijau. Dalam pelakasanaan pengawasan BPKP konsisten memposisikan diri sebagai bagian dari Problem Solver. (DISKOMINFO/WEF)