Pemkab Kampar Gelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah 2024.

Bangkinang, Pemerintah Kabupaten Kampar laksanakan upacara dalam rangka Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXVIII tahun 2024 yang di laksanakan dihalaman Kantor Bupati Kampar, dipimpin oleh Plh. Sekretaris Daerah Ahmad Yuzar S.Sos, MT. mewakili Pj Bupati Kampar, bdan diikuti oleh seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, Camat, beserta Unsur Forkopimda Kabupaten Kampar. Kamis (25/4).

Membacakan arahan Menteri Dalam Negeri , Plh. Sekretaris Daerah Ahmad Yuzar S.Sos, MT menyampaikan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXVIII pada tanggal 25 April 2024 mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat”.

memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Plh Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa Perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk memaknai kembali arti, filosofi dan tujuan dari otonomi daerah. 

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945. 

Sesuai dengan tema yang diangkat pada hari peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXVIII pada tanggal 25 April 2024 Dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk melalui transformasi produk unggulan dari yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbaharui seperti industri pengolahan pertambangan, menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan tetap memperhatikan potensi daerah, seperti pertanian, kelautan dan pariwisata. 

Kebijakan otonomi daerah juga memberikan keleluasaan Pemerintah Daerah untuk melakukan eksperimentasi kebijakan di tingkat lokal untuk mendorong implementasi teknologi hijau seperti penggunaan energi terbarukan seperti energi matahari (solar panel), penggunaan mobil listrik yang menggantikan eksistensi mobil berbahan bakar fosil, pengolahan limbah yang ramah lingkungan sampai desain green building yang memperhatikan efisiensi energi, penggunaan material konstruksi ramah lingkungan dan manajemen limbah bangunan. Dengan menggabungkan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, kita dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. (DISKOMINFO/WEF)