Pemkab Kampar Mendukung Penuh Kegiatan BBPOM dalam Mewujudkan Obat dan Makanan yang Aman, Sehat, dan Bermutu.

Bangkinang Kota, Dalam rangka menguatkan dukungan Pemerintah Daerah terhadap program kegiatan Balai Besar POM, Alex Sander, S.Farm, Apt, MH selaku Kepala Balai Besar POM Pekanbaru melakukan audiensi dengan Pj Bupati Kampar yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Ir. Azwan, M.Si di Ruang Rapat Asisten III Setda Kampar. Senin,22/04/2024.

Azwan sampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih sertabapresiasi atas kinerja BBPOM Pekanbaru dalam melindungi masyarakat Kabupaten Kampar terutama anak sekolah dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat baik melalui kegiatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi izin edar dan peningkatan daya saing UMKM. 

Azwan yang didampingi Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Dandi Zulheri, Kabag Kerjasama Setda Kampar Zaki Rahman, Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga serta Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar juga menyampaikan komitmen dan dukungannya untuk memastikan keberlanjutan program kegiatan yang telah dilaksanakan BBPOM Pekanbaru di Kabupaten Kampar. 

Sehubungan dengan akan diadakannya Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Aula Kantor Bupati Kampar pada Selasa, 22 April 2024, Azwan berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan keamanan pangan jajanan bagi anak sekolah.

Pada audiensi tersebut, Alex Sander juga menyampaikan akan melakukan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Kampar terkait Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Pemkab Kampar terhadap pengawasan obat dan makanan, salah satunya dengan telah dibentuknya SK Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Kampar. 

Pangan dan Obat memiliki peranan penting terkait aspek kesehatan, ekonomi, ketahanan nasional dan daya saing bangsa. Untuk mewujudkan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan sehat, Balai Besar POM Pekanbaru tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan peran aktif dari seluruh stakeholder termasuk Pemerintah Daerah.(DISKOMINFO/RHD)