Dibuka Presiden Joko Widodo, Pj. Bupati Kampar Hadiri Rakor Pengadaan ASN 2023 Dan Uji Publik RUU ASN. 

Jakarta : Pj. Bupati Kampar H. Mohd. Firdaus , SE, MM Menghadiri dan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2023 dan Uji Publik RUU ASN di Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023.

Rakor dibuka Presiden Republik Indonesia diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, diikuti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dan digelar di Grand Ballroom Hotel Sahid Jakarta Pusat pada Kamis (3/8)

Dalam Rakor ini Pj. Bupati  Kampar didampingi Pj. Sekda Ramlah, SE, M,Si, Sekretaris BKSDM Kampar Desrial Anas, Rakor ini juga diikuti 38 Provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota se Indonesia.

Dalan keterangannya usai mengikuti Rakor tersebut mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar akan mendukung seluruh keputusan Pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Ia juga berharap keputusan dari Pemerintah dapat menjadi solusi terbaik saat ini .

Muhammad . Firdaus juga berharap BKSDM Kabupaten Kampar untuk segera mempersiapkan regulasi penerima dan keputusan dari Kemenpan-RB inj agar Kabupaten dapat menyelesaikan tugasnya sehingga Aparatur Sipil Negara khususnya di Kabupaten Kampar lebih profesional sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. .

“Alhamdullilah,  kita patut bersyukur dengan telah diterimanya Penyerahan Surat Keputusan Menteri PAN-RB tentang Penetapan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten Kampar oleh MenpanRB telah diterima langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ramlah, SE, M.Si didampingi Sekretaris BKPSDM Desrial Anas, SH, M.Si

Sementara itu MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan Pemerintah Rekrut 572.496 ASN 2023, Menteri PANRB: Dioptimalkan untuk Penanganan Tenaga Non-ASN, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan sebanyak 572.496 formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) nasional 2023 (data per 1 Agustus 2023). Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan pemerintah daerah 493.634 ASN.

Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK. Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023. “Terima kasih kepada instansi yang menyampaikan usulan formasi. Semoga proses seleksi berjalan lancar. Kami menjamin semuanya fair, tidak bisa titip-menitip. Kita berharap ASN bisa melahirkan kinerja berdampak yang dapat dirasakan masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” jelas Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN 2023, di Jakarta, Kamis (03/08), dihadiri para pejabat pembina kepegawaian se-Indonesia.

Anas juga mengatakan, terdapat sejumlah arah kebijakan rekrutmen ASN 2023. Pertama, fokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan. “Hampir 80 persen formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan,” ujar Anas.

“Arah kebijakan kedua adalah memberi kesempatan rekrutmen untuk talenta digital dan data scientist. Ketiga, mengurangi rekrutmen pada formasi yang akan terdampak transformasi digital”ujarnya.

Anas menambahkan, rekrutmen ASN juga dimaksudkan sebagai upata untuk seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau yang biasa disebut tenaga honorer. Diketahui, jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta, dan saat ini dalam proses diaudit BPKP bersama BKN.

“Pemerintah secara konsisten memberikan afirmasi, menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer, juga kepada eks THK-II, karena mereka telah mengabdi. Maka rekrutmen ASN 2023 ini, sebanyak 80 persen di antaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN, dan 20 persen untuk pelamar umum,” jelas mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah menetapkan sebanyak 1.030.751 kebutuhan ASN nasional tahun 2023. Namun terdapat sejumlah instansi yang tidak mengusulkan formasi, termasuk terdapat beberapa pemda yang tidak mengoptimalkan usulan formasinya.

Dalam sambutannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, rekrutmen CASN harus diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga non-ASN yang memenuhi syarat, penyederhanaan birokrasi, dan kebutuhan ASN. “Dengan memperhatikan kemampuan membayar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

“Calon ASN yang direkrut tentu bisa mengisi posisi kunci sebagai future leaders, yang nanti menjalankan birokrasi berkelas dunia dalam rangka visi Indonesia Maju 2045,” imbuh Airlangga.

Lebih lanjut ia menjelaskan arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 fokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan mandat negara bahwa pendidikan dan kesehatan adalah sektor prioritas. Menteri Anas juga mengimbau instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mendata kebutuhan ASN di tahun 2023 yang mendesak untuk dipenuhi.

Diakhir sambutannya Ia mengatakan pengadaan ASN harus berdasarkan prinsip kompetitif, adil dan bersih dari praktik KKN. Hal itu penting agar kualitas dan kuantitas ASN lebih terukur dan terstruktur.(Diskominfo Kampar /Dokpim)