Bersama BPJS, Pemkab Kampar Targetkan Peserata JKN-KIS Capai 95%

Bangkinang Kota - Bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Bangkinang, Pemerintah Kabupaten Kampar targetkan tahun 2024 peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indinesia Sehat (JKN-KIS) mencapai 95%.

Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus, SE,MM melalui Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan  Riedel Fitri pada rapat evaluasi "Universal Health Coveragae Kabupaten Kampar yang diadakan di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Kampar Selasa siang  (30/5/2023).

Rapat ini diadakan terkait evaluasi semester I tahun 2023 bersama dengan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Kampar dan Dinas terkait tersebut  Riedel Fitri menegaskan, bahwa sejauh ini peserta JKN-KIS dikabupaten kampar baru sebanyakk 88,7% atau berjumpah lebih kurang 733.130 jiwa, sementara yang belum masuk JKN lebih kurang 118,186 ribu jiwa dengan total jumlah penduduk tahun 2002 sebanykak 832.975.

Dari jumlah di atas, saat ini pada tahun 2022 Piutang iuran yang diterima Pemkab kampar lebih kurang sebsarRp 1, 278 milyar, sementara untuk per April 2023 Piutang lebih kurang sebesar Rp 519,4  juta."terang Riedel" 

Sementara itu, tunjangan tambahan penghasilan kabupaten kampar, piutang tahun 2021, 04% pemda belum dibayarkan sebesar Rp 10,870 miliar, hutang tahun 2022,4% pemda belum dbayarkan sebesar Rp 12,888,6 miliar serta jasa layanan medis (1%,4%) tahun 2020-2022 belum dilakukan pemotingan dan penyetoran."tambah Riedel".

Hal senada juga disampaikan Kepala Cabang BPJS Harie Wibawa, bahwa target kita bersama di kabupaten kampar untuk tahun 2024 peserta JKN-KIN mesti mencapai 95%.

Dengan demikian, forum ini perlu ada, terjalinnya komunikasi yang baik dengan Pemkab kampar serta dinas terkait, agar terwujudnya partisipasi pemda dalam mendukung sosialisasi, keberhasilan implementasi program JKN -KIS, monitoring dan evaluasi, serta fasilitas pelayanan peserta JKN -KIS tampa diskriminasi.

Selain itu, Harie juga menjelaskan bahwa di kampar saat ini mash terdapat 26 desa yang belum mendatarkan kepala desa dan aparat ke Program JKN antara lain, Desa lipat Kain Selatan, Pangkalan Serai, Bukit betung, Batu Sasak, Kebun Tinggi, Subayang Jaya, Mentulik, Gading Permai, Koto Tuo, Ranah Sungkai, Pongkai istiqomah.

Selanjutnya Desa Batu Gajah, Petapahan, Bencah Kelubi. Kasikan, Koto Garo, Tapung Makmur, Kijang Makmur, Oadang Mutung, Tekuk Kenidai, Kemang Indah, Binuang, Batang Batindih, Kayu Aro, Utama Karya, serta Desa Pantai Raja, dengan potensi peserta sebanyak 478 jiwa.

Sedangkan untuk PPPK terdapat kuota tahun 2023 sebanyak 5.447 jiwa, serta PNS daerah dan keluaga suami/isteri dan 3 orang anak. Kedepan dalam pelaksanaan pemdaftaran JKN bisa melalui program PESIER (Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi) yang fokus oada desa yang memiliki gap tertinggi."tutur Harie".Diskominfo/Mzk).