19 Oktober 2024

Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Melalui Zoom Meeting, Pasokan Pangan Untuk Kabupaten Kampar Masih Cukup dan Terkendali 


7173 views

Bangkinang Kota, Kembali ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Pj Bupati Kampar yang diwakili oleh Inspektur Kabupaten Kampar Febrinaldi Tri Darmawan, S.STP, M.Si, Zamhur, ST Kepala Bagian Perekonomian Setda Kampar, diikuti juga oleh perwakilan OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, Kepala Bulog Kampar dan Perwakilan BPS Kabupaten Kampar serta TPID Kabupaten Kampar, Rabu (3/5). 

Bertempat di Ruang Zoom Meeting Lantai II Kantor Bupati Kampar, Rakor rutin ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang diikuti juga oleh Badan Pangan Nasional Sarwo Edi, Deputi BPS Nasional Fuji Sumartini serta seluruh stakeholder penanganan inflasi serta seluruh Pimpinan Daerah. 

Membuka kegiatan Zoom Meeting Rakor Rutin Mingguan TPID ini Tito Karnavian mengatakan bahwa Rakor rutin ini dilaksanakan untuk mengetahui secara detail pergerakan pasar setelah Idul Fitri 2023 dari stakeholder pusat, baik dari Bappenas, BPS maupun dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) . 

Selanjutnya juga disampaikan bahwasanya pengendalian harga dan pergerakan pasar dapat dengan melakukan optimalisasi asupan Bulog, Progres Import Komoditi, menjaga ketersediaan pasokan. Dikutip dari keterangan Kementerian Dalam Negeri bahwa secara Nasional telah terjadi penurunan yang signifikan terhadap inflasi yaitu sudah berada di angka 4.33% yang awalnya 5,4%. Dan ada beberapa Daerah yang telah berhasil menekan angka inflasi dibawah angka Nasional, seperti Sulawesi Barat 2,86 %, Pangkal Pinang 2,78% dan Mamuju diangka 2.9%%. Kemudian dijelaskan juga BPS Pusat akan memonitor tentang kenaikan dan penurunan harga di pasar, sehingga dari Progsi mingguan Daerah dapat dipantau tentang kenaikan dan penurunan harga. 

Setelah Puasa dan Lebaran Kemendagri RI menekankan kembali untuk mengevaluasi data yang didapat di pasar, tetap adakan lebih aktif lagi operasi pasar. 
Tito Karnavian juga menegaskan untuk persiapan dan pasokan agar dilakukan pemantauan dalam 2 (dua) hari sekali, sehingga jika ditemukan kendala dan atau kekurangan pasokan dapat diatasi sesegara mungkin. Kemendagri RI juga meminta laporan harian mengenai pergeseran harga dari Kabupaten/Kota.  Kemudia Tito juga mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat pimpinan dan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah sangat penting untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan sebagai syarat penting dalam pembangunan ekonomian dan keuangan. 

Untuk Kabupaten Kampar Inspektur Kabupatrn Kampar memaparkan bahwa Kabupaten Kampar Inflasi Tahun berada pada angka 6,64% dan angka Inflasi Kalender sama dengan angka Inflasi bulanan yaitu bertengger di angka 0,14%.  Sedangkan Inflasi gabubangan 3 (tiga) Kota/Kabupaten di Provinsi Riau dikatakan   Kamsol berada di angka 6,64% untuk Inflasi Tahun Kalender dari Desember 2022 sampai dengan Februari 2023, dan Inflasi tahun ketahun dari Februari 2022 ke Februari 2023 pada nilai 6,64%. Dan didapat juga angka Inflasi dari bulan Januari ke Februari 2023 berada pada angka 0,14%. 

"Kabupaten Kampar menggerakan semua sektor untuk menekan angka Inflasi dan mengarahkan semua stek holder untuk berperan dalam meningkatkan pengawasan, penanganan permasalahan dengan detail baik dari ketersediaan bahan, harga pasar, stabilitas pasokan pangan, dan sebagainya" ucap Febri disela-sela kegiatan Zoom Meeting. 

Disisi lain Zamhur, ST mengatakan bahwa untuk di Kabupaten Kampar sesuai arahan Pemerintah Pusat akan melakukan identifikasi pasokan guna mengantisipasi ketersediaan pangan pada kondisi cuaca ektrim ini.  Dijelasjan juga bahwa harga dan ketersediaan semua bahan pokok, daging, minyak, bawang dan cabe serta yang lainnya dapat dikatakan masih dalam posisi terkendali.  Tetapi tetap akan mengadakan pengecekan langsung pada Distribusi dengan turun langsung ke lapangan untuk pengecekan harga baik dari distributor maupun eceran dan mengontrol problem solving, jika ditemui kendala akan segera menghubungi satgas pangan ataupun Dinas terkait.(Diskominfo/EMS)

Artikel Terkait